JAKARTA –  Komisi II DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Indonesia (FKHN), Honorer Polisi Pamong Praja, Honorer Damkar, Honorer Kategori 2 dan Honorer Polri. Rencananya, Komisi II DPR RI akan membentuk panitia kuhusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang ada di Indonesia, Senin, (5/08/2022).

Mengawali sambutannya pimpinan rapat Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si, MT, menyampaikan hari ini pihaknya akan mendengarkan aspirasi dan pendapat dari perwakilan honorer. Lalu, Doli sapaan akrabnya, memberikan kesempatan untuk perwakilan dari Nakes menyampaikan pendapatnya.

Bambang Utomo perwakilan FKHN mengatakan, jumlah FKHN sebanyak dua ratusan ribu orang. Bahkan menjadi garda terdepan selama menghadapi pandemi covid 19 hingga saat ini ikhlas mengabdi kepada NKRI.

“Untuk itu seharusnya kami diperjuangkan, dipastikan statusnya dan diperhatikan kesejahteraannya bukan malah kami memperjuangkan nasib seperti saat ini,” ucapnya berapi-api.

Baginya, diangkat menjadi ASN itu harga mati. Sontak kalimat itu disambut riuh dan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta rapat.

Sementara itu, perwakilan Nakes lain menuturkan, seharusnya pemerintah tidak dulu menerima calon ASN melalui formasi umum.

“Pikirkanlah kami yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, prioritaskanlah kami yang sudah jelas dan teruji,” ucapnya.

Sedangkan itu, ungkap anggota Komisi 2 Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng, apa yang ada di atas meja kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Untuk itu teman-teman sering-seringlah menyampaikan aspirasi, karena ini tempatnya rakyat.

“Pimpinan, kita harus memastikan sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah,” cetusnya.

Penulis : Eric Ismail Shaleh

Sumber berita: Infoperawat.com